Waduh, Pemerintah Mau Potong Gaji PNS Sebesar 2.5% Untuk Zakat, Setuju atau Tidak?

Diposting pada

Pemerintah akan memotong 2,5% gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayarkan zakat. Aturan tersebut dikhususkan kepada aparatur sipil negara (ASN) muslim.

Kementerian Agama saat ini tengah menyusun aturan terkait dengan pemotongan zakat 2,5% dari gaji yang diterima para abdi negara tersebut. Nantinya, aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Zakat Kementerian Agama Fuad Nashor mengatakan, aturan tersebut tidak bersifat wajib meskipun diberlakukan kepada para PNS muslim.

“Negara tidak mewajibkan, melainkan memfasilitasi sarana pembayaran zakat yang lebih mudah, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Fuad, Rabu (7/2/2018).

Menurut Fuad, pemerintah juga tidak akan memberikan sanksi apapun kepada para abdi negara yang memang tidak menggunakan fasilitas pembayaran zakat ini.

“Pernyataan keberatan itu kan alasannya mungkin karena gaji yang diterimanya belum mencapai nishab (batas minimal wajib zakat), atau sebagian besar dipotong cicilan pinjaman bank,” jelas dia.

Pemerintah akan menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mengelola zakat dari gaji PNS ini. Metode penghimpunannya akan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), BUMN maupun BUMD.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Baznas pernah menerbitkan data potensi zakat yang bisa mencapai Rp 270 triliun.

Dana zakat yang berasal dari gaji PNS ini akan disalurkan kepada masyarakat miskin yang berhak menerima.

“Dana zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran bersifat konsumtif dan produktif,” kata Fuad.

Tidak hanya itu, kata Fuad, dana zakat yang berasal dari para abdi negara juga nantinya untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti bantuan korban bencana, hingga sebagai modal usaha para penerima zakat.

“Seperti kebutuhan pokok, modal usaha, pelayanan pengobatan, biaya pendidikan, sarana peribadatan serta batuan untuk masyarakat korban bencana,” jelas dia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pungutan zakat yang berasal dari gaji ASN Muslim bukan hal yang baru diterapkan. Ia mengatakan pemerintah daerah sudah lebih dahulu menerapkan aturan ini.

“Sebenarnya ini bukan barang baru, jadi ada pemerintah provinsi dan pemerintah kota sudah menerapkan ini kepada ASN di daerah. Beberapa kementerian dan lembaga juga sudah menerapkan,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kemenag, Jakarta, Rabu (7/2).

Menurutnya, pungutan zakat ASN Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, Pemda, BUMN/D dan terakhir Permenag 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

“Hanya selama ini kami nilai belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik,” ucap Menag.

Loading...

Untuk itu, saat ini Kemenag sedang menyempurnakan mekanisme pungutan zakat ASN Muslim secara tepat. Pembicaraan proses mekanisme itu masih sebatas pembahasan internal Kemenag sekaligus berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga amil resmi lainnya. Ke depan, Menag juga akan menerapkan pungutan zakat bagi anggota TNI dan Polri serta komunitas lainnya.

Potensi zakat capai 10 triliun

Kementerian Agama memperkirakan potensi zakat dari ASN Muslim bisa mencapai Rp 10 triliun per tahun. Sementara, penerimaan zakat saat ini baru mencapai Rp 6 triliun dari potensi seluruh penerimaan zakat di negeri ini sebesar Rp 217 triliun.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dana zakat yang berasal dari gaji ASN Muslim akan disalurkan untuk kemashalatan masyarakat, baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan hingga bencana alam. Terpenting, dana itu tidak sebatas kepentingan umat Muslim saja.

“Bisa dunia pendidikan, membangun pondok pesantren, sekolah, madrasah, memberikan beasiswa. Untuk kegiatan sosial, membangun perekonomian masyarakat, untuk rumah sakit, kesehatan termasuk untuk mereka mengalami musibah misal banjir, gempa bumi yang memerlukan dana,” ujar Lukman memaparkan.

Bahkan, ada kemungkinan dana zakat tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut bergantung dari lembaga amil dalam menerjemahkan dana kemaslahatan masyarakat .

“Kami bisa menjelaskan bahwa mereka menggunakan dana zakat untuk kemaslahatan masyarakat secara umum dan luas. Ada juga dana pendayagunaan ekonomi masyarakat produktif. Intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat merupakan instrumen dana sosial keagamaan yang dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan Menag, Bambang menampik pemanfaatan zakat untuk membiayai proyek infrastruktur.

“Kalau zakat itu bukan untuk bangun infratruktur tapi untuk membantu pengentasan kemiskinan,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (7/2).

Pernyataan Bambang merupakan respons atas rencana pemungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama Islam. Bambang mengaku, kebijakan tersebut perlu disempurnakan sehingga tidak menciptakan pertentangan. “Tentu itu butuh kesepakatan, antara pemotongan langsung atau sifatnya sukarela,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Bambang mengaku tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan lembaga filantropi yang menghimpun dana zakat. Bappenas sebagai koordinator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) akan melibatkan lembaga filantropi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut.

Dengan keterlibatan filantropi, Bambang berharap dapat ikut mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. “Ini bisa kita pakai sekaligus untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Itu strategi yang kita lakukan sekarang,” ujar Bambang.

Per September 2017, Badan Pusat Statistik melaporkan ada sekitar 26,58 juta penduduk miskin di Indonesia.

Nah menurut Anda para pembaca bagaimana? Setuju gaji PNS langsung dipotong untuk zakat, atau malah tidak setuju?

Loading...