Awas, Jangan Share Potongan Tubuh Korban Bom Surabaya! Kominfo Tegaskan Bakal Tindak Pelakunya

Diposting pada

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyelidiki penyebaran konten foto maupun video korban pengeboman gereja-gereja di Surabaya dan akan memburu pelaku penyebarannya.

“Kami tidak hanya take-down tapi juga cari pelakunya. Kan sudah jelas di KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bahwa enggak boleh menyiarkan potongan tubuh manusia,” kata Dirjen APTIKA Semuel Abrijani saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Minggu (13/5)

Kominfo khawatir konten-konten tersebut sengaja disebar ke platform seperti Youtube, Facebook, Twitter dan Instagram untuk menyebar ketakutan.

“Kami juga sedang cari intensinya apa? Apakah untuk menyebarkan teror atau apa ini,” kata dia.

Di Indonesia sendiri belum ada hukum yang jelas untuk para penyebar konten jenazah baik itu karena kecelakaan, insiden bom, atau korban perang, meski kode jurnalistik menyatakan hal itu tak boleh dilakukan.

“Imbauan saya ya, yang penting itu adalah ini kan kejadian yang tragis. Apakah etis membagikan gambar-gambar seperti itu di sosial media? Teroris itu senang kalau masyarakat merasa takut, jadi tidak perlulah menyebarkan foto-foto seperti itu,” lanjutnya.

Sementara itu, Plt Humas Kominfo Noor Iza mengatakan bahwa Kominfo saat ini tengah memproses 42 video YouTube yang memuat gambar jenazah korban. Video-video itu menurut dia ditemukan sendiri oleh Kominfo dan laporan masyarakat.

Loading...

“Kami proses. Yang menemukan dari Kominfo dan laporan dari yang lain. Kami kalau proses ada banyak, harus kami cek dan ricek dulu apakah benar memuat konten itu baru minta turunkan,” kata Noor Iza.

Menurut Noor, YouTube masih belum memberikan respons namun dia yakin YouTube sedang membersihkan platformnya dari dari konten ini.

Sementara itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengimbau pada lembaga penyiaran, khususnya televisi, untuk tetap menaati Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI 2012.

Kemudian Pasal 23 SPS KPI menyebutkan, larangan munculnya adegan kekerasan, termasuk menampilkan manusia atau potongan tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan.

Lembaga penyiaran punya kewajiban menyiarkan berita yang akurat di tengah masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik dan regulasi penyiaran yang ada.

Jangan sampai masyarakat menerima teror berulang, karena munculnya informasi dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

KPI mengingatkan pula, bahwa televisi dan radio harus menjadi perekat sosial antar masyarakat, untuk menjaga situasi lebih kondusif.

Loading...