Warga yang Tak Ikut BPJS Kesehatan Bakal Kena Sanksi, Kalau Mau Jadi Peserta Harus Bayar Segini

Diposting pada

Anda sudah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan? Buruan daftar, pasalnya jika tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan, anda tak bisa mendapatkan sejumlah pelayanan publik dari pemerintah.

Warga yang tak mendaftar sebagai peserta BPJS terancam sanksi.

Ketentuan ini berlaku terhadap perseorangan pada 2019 nanti sesuai UU Nomor 24 Tahun, Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Pangkalpinang Anugrah Maha Putra mengatakan beberapa sanksi perseorangan bagi warga yang belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan adalah tidak akan mendapat pelayanan publik berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Saat ini, Anugrah menyebut pihaknya dalam tahap menjalin nota kesepahaman dengan pihak terkait untuk penerapan ketentuan itu.

“Itu sanksi apabila tidak mendaftarkan diri menjadi peserta baik sebagai peserta PBPU maupun peserta PPU dari perusahan. Betul (ditenggat sampai 2019 berlaku). Kami masih tahap MoU. Turunan untuk di lapangannya belum,” kata Anugrah dikonfirmasi Bangka Pos, Kamis (10/5/2018).

Sanksi akan diterapkan kepada peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) ataupun Pekerja Penerima Upah (PPU).

Adapun bagi yang tidak memberikan data diri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Ratusan ribu warga yang terancam sanksi BPJS Kesehatan itu dirangkum Bangka Pos dari BPJS Pangkalpinang per April 2018.

Pada bulan itu, tepatnya ada 372.945 warga Babel yang belum tercover BPJS Kesehatan dari 1,4 juta penduduk Bangka Belitung.

Secara nasional peserta program JKN ini per 1 Mei 2018 adalah 196.662.064 peserta BPJS Kesehatan.

Beerapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan?

Loading...

* Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

* Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

* Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

* Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

b. Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

c. Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

* Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

* Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan :

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.

2. Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Loading...